Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan, SE, MM mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman, pedagang besar, dan distributor. FGD yang digelar di Lantai 4 Kantor Perwakilan (KPw) BI Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik Pematangsiantar, Rabu ( 25 / 02 / 2026 ) siang itu dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Wesly yang diwakili Zainal dalam sambutannya menerangkan, ada lima hal yang dinilai dalam rapor pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
“Dalam pertemuan ini yang dibahas adalah inflasi. Mulai Tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Di kabupaten/kota, ketuanya kepala daerah bersama forkopimda. Ketua harian adalah sekretaris daerah, dan wakilnya pimpinan Bank Indonesia”, terang Zainal.
Pengendalian inflasi, katanya, sangat penting karena terkait amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di mana, pemerintah wajib menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan demi menjaga daya beli masyarakat.
Di tahun 2025, katanya, Kota Pematangsiantar masuk 10 besar inflasi tertinggi secara nasional, yakni 5,37 persen. Namun di Januari 2026 sudah deflasi.
Menurut Zainal, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Meskipun forkopimda turut dalam mengendalikan harga dan memastikan pasokan bahan pokok.
“Keberadaan pedagang dan distributor punya peran penting agar pasokan di Kota Siantar dapat terjamin, sehingga harga dapat terkendali, dan distribusi komoditi bisa lancar”, sebut Zainal.
Masih kata Zainal, dalam pertemuan tersebut pihaknya ingin berdiskusi dengan para pedagang untuk menjaga keterjangkauan harga dan distribusi.
“Kita diskusi agar harga dapat terjangkau. Apalagi saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, biasanya harga naik. Diharapkan kenaikan harga masih wajar, jangan sampai ada yang tidak wajar. Jangan sampai ada pedagang mencari kesempatan dan menimbun barang”, tukasnya.
“Saya yakin dan percaya, dengan komunikasi hari ini, ada hal-hal yang dapat dibantu pemerintah untuk pedagang. Sampaikan apa yang perlu agar distribusi lancar dan harga dapat dikendalikan serta pasokan terjaga. Kita berlakukan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Pedagang tetap berusaha, dan pemerintah bisa mengendalikan harga dan inflasi”, sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan, pasokan barang kebutuhan pokok di Kota Pematangsiantar berasal dari daerah lain, seperti Kabupaten Simalungun, Batubara, bahkan dari luar provinsi. Sehingga bencana yang melanda Sumatera beberapa bulan lalu sangat memengaruhi pasokan di Kota Pematangsiantar.
FGD, lanjut Ahmadi, bertujuan memetakan kondisi pasokan dan jalur distribusi.
“Dialog dan diskusi untuk mengendalikan inflasi. Bersinergi dengan TPID guna membantu menjaga daya beli masyarakat tapi tetap menghasilkan profit bagi pedagang”, terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmadi menyampaikan di tahun 2024 komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar masa HBKN Ramadhan dan Idul Fitri di Kota Pematangsiantar adalah cabai merah. Sedangkan di tahun 2025, disumbang tarif Listrik.
Sementara di Januari 2026, penyumbang inflasi terbesar adalah emas perhiasan.
Lebih lanjut Ahmadi menerangkan, untuk pengendalian inflasi telah diakukan K4, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi efektif. Caranya, antara lain dengan melaksanakan operasi pasar, menyusun neraca komoditas pangan strategis, memperluas kerja sama antar daerah (KAD), implementasi program tanam pangan mandiri pekarangan, memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi, memperkuat sinergi TPID melalui High Level Meeting (HLM) serta capacity building, serta menjaga ekspektasi harga di masyarakat melalui imbauan/iklan/SE belanja bijak, dan lainnya.
Selanjutnya, diskusi dipandu Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Herbet Aruan, SPd, MH.
FGD dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Legianto Pardamean Manurung, mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Bulog Cabang Pematangsiantar, para pedagang besar, dan distributor. ( HN ).
