Simalungun !!!!! Kompakonline.com.- Kapolsek Perdagangan AKP Ibrahim Sopi, SH, MH menghadiri kegiatan konsultasi publik penyampaian rencana pembangunan fasilitas produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) penerbangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Jumat ( 17 / 10 / 2025 ).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Harungguan Kantor Camat Bandar, Jalan Rajamin Purba Perdagangan ini dimulai pukul 10.00 Wib hingga selesai. Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk Sekcam Bandar Nora Purba, perwakilan Dinas Perhubungan Simalungun, cendikiawan dan tokoh masyarakat Simalungun, serta PT. Tripatra Bio Energi Angkasa sebagai penyelenggara.
“Polri hadir untuk masyarakat melalui pengawalan kegiatan konsultasi publik ini, memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dalam pembangunan yang akan dilaksanakan”, ungkap Kapolsek Ibrahim Sopi saat dikonfirmasi pada Jumat malam pukul 19.00 Wib.
Konsultasi publik ini diselenggarakan oleh PT. Tripatra Bio Energi Angkasa dalam rangka menyampaikan rencana pembangunan fasilitas produksi Bio Avtur, yaitu bahan bakar penerbangan nabati yang berasal dari kelapa sawit dan minyak jelantah.
Proyek ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
Turut hadir dalam kegiatan ini Pangulu Nagori Timbaan, perangkat Nagori Timbaan dan Perdagangan II, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, perwakilan PTPN IV, perwakilan DPMN Simalungun, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Simalungun, perwakilan PT. KINRA, perwakilan PTPN IV Dolok Sinumbah, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Simalungun.
“Kehadiran berbagai pihak dalam konsultasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam pembangunan fasilitas produksi yang berdampak langsung kepada masyarakat”, ujar Kapolsek Ibrahim Sopi.
Dalam acara tersebut, PT. Tripatra Bio Energi Angkasa menyampaikan materi tentang rencana pembangunan pabrik Bio Avtur yang akan menjadi salah satu fasilitas produksi bahan bakar nabati penerbangan di Indonesia.
Bio Avtur merupakan inovasi bahan bakar ramah lingkungan yang dikembangkan dari sumber daya alam nabati, khususnya kelapa sawit dan minyak jelantah yang dapat mengurangi emisi karbon dalam industri penerbangan.
Sekcam Bandar Nora Purba dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan konsultasi publik. “Kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah kita”, ucapnya.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi tanggapan dan pertanyaan dari peserta undangan konsultasi publik.
Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, serta kekhawatiran terkait dampak pembangunan pabrik terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar.
“Konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai langkah mengidentifikasi serta pengelolaan dampak guna menjaga keseimbangan antara kemajuan proyek dan kelestarian lingkungan, termasuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah berdampingan dan berdekatan dengan lokasi pabrik yang akan dibangun”, jelaskan Kapolsek Ibrahim Sopi.
Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Simalungun turut memberikan masukan terkait aspek lingkungan yang harus diperhatikan dalam pembangunan fasilitas produksi tersebut.
Sementara perwakilan Dinas Tenaga Kerja Simalungun membahas peluang penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasional pabrik nantinya.
Kehadiran perwakilan PTPN IV dan PTPN IV Dolok Sinumbah juga menjadi penting mengingat bahan baku utama Bio Avtur berasal dari kelapa sawit.
Koordinasi dengan perusahaan perkebunan ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.
“Kami dari Polsek Perdagangan akan terus mengawal proses pembangunan ini agar berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat”, tegaskan Kapolsek Ibrahim Sopi.
Konsultasi publik ini merupakan bagian dari komitmen PT. Tripatra Bio Energi Angkasa dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan. Kegiatan berlangsung kondusif dan diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. ( JS ).
