Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – DPRD Pematangsiantar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2027.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, SH, didampingi Wakil Ketua Ir. Daud Simanjuntak, MM dan Frengki Boy Saragih, ST.
Rapat paripurna ini dilaksanakan di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Senin ( 09 / 11 / 2026 ).
Dalam rapat paripurna ini, Wali Kota Wesly Silalahi, SH, MKn menyampaikan nota pengantar keuangan yang mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Wesly menjelaskan di pasal 89 ayat 1 bahwa kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
Kemudian, Pasal 91 ayat 1 menyebutkan kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
Wesly mengatakan, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor:
001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ta 2027 dengan struktur APBD sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan Rp971.963.461.907,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu milyar sekian rupiah); Belanja Daerah direncanakan Rp995.963.461.907,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar sekian rupiah). Sehingga defisit sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat milyar).
Untuk Pembiayaan Daerah, dengan perincian: Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
Maka jumlah pembiayaan sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah). Dengan demikian Rancangan APBD TA 2027 mengalami defisit sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) yang dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah). Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).
Dijelaskan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027, bahwa pada saat Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini, juga turut diserahkan dokumen untuk mendapat pembahasan lebih lanjut, yaitu: Nota Keuangan Atas Rancangan APBD TA 2027, Buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027, dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027.
Sedangkan perincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara lebih terperinci akan dijelaskan pada buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027, dan dalam rapat pembahasan lebih lanjut sebagaimana telah dijadwalkan untuk pembahasan APBD.
Wesly menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menerima tanggapan, kritik, dan saran yang nantinya akan disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya, yang tentunya ditujukan untuk penyempurnaan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027.
Sehingga memberikan kontribusi terbaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah,” sebutnya.
Wesly berharap pembahasan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar sebelum tahun anggaran tahun berkenaan dimulai.
“Dan pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027, ” katanya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Sekretaris DPRD Charles Siregar, S.Sos, M.Si, para asisten, staf ahli, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar dan para camat. ( HN ).
