Simalungun !!!! Kompakonline.com -Tingginya curah hujan di kawasan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menyebabkan terjadinya tanah longsor dari perbukitan di sisi jalan, yang menutup akses utama masyarakat termasuk jalur anak‑anak menuju sekolah.
Berdasarkan laporan pihak kecamatan, longsor terjadi pada Rabu malam ( 28 / 10 / 2026 ) di Dusun Nagori Mariring, Nagori Tani, Kecamatan Silou Kahean sekitar pukul 22.00 Wib.
Material tanah longsoran disertai pepohonan menutupi badan jalan sehingga mobilitas warga terhambat dan akses transportasi terganggu.
Selain itu, peristiwa tersebut juga menyebabkan aliran listrik di lokasi terputus, serta terdapat potensi longsor susulan di sisi badan jalan. Hingga saat ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut.
Menyusul kejadian itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun ke lapangan, Jumat ( 30 / 10 / 2026 ) untuk melakukan peninjauan langsung, pendataan dampak, serta koordinasi percepatan pemulihan akses masyarakat.
Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Simalungun, Robbi Sinaga bersama sejumlah personel BPBD yang mendapat mandat dari Kepala BPBD saat meninjau lokasi longsor mendapati bahwa jalan yang tertutup hanya dapat dilalui kendaraan roda dua.
“Dalam penanggulangan bencana, keselamatan jiwa masyarakat merupakan prioritas utama. Karena itu kami melakukan peninjauan sekaligus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kondisi lapangan serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan”, ujar Robbi yang didampingi unsur kecamatan dan masyarakat.
Robbi menyampaikan bahwa BPBD terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Silou Kahean, perangkat Nagori Tani, serta instansi terkait untuk mengantisipasi dampak bencana dan mempercepat penanganan di lokasi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan faktor keselamatan saat melintasi kawasan terdampak longsor.
Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak kecamatan, kejadian ini berdampak kepada sekitar 50 kepala keluarga (KK). Sebagai langkah awal, BPBD telah melakukan asesmen dan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan serta perangkat Nagori untuk memetakan kondisi terkini dan kebutuhan penanganan darurat.
Untuk mempercepat pemulihan akses jalan, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terkait mobilisasi alat berat guna membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan guna memastikan kesiapan dukungan serta kebutuhan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak sesuai kondisi lapangan.
Penanganan ini melibatkan BPBD Kabupaten Simalungun, unsur Kecamatan Silou Kahean, Forkopimca, perangkat nagori, pihak perusahaan swasta, serta masyarakat setempat.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan memulihkan akses transportasi warga.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menegaskan bahwa Pemkab Simalungun terus memberikan perhatian serius terhadap setiap kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen tanggap terhadap kejadian bencana. Koordinasi antarperangkat daerah dan seluruh unsur terkait harus terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat”, tegasnya.
Sekda juga mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
Warga diminta segera melaporkan kondisi yang berpotensi membahayakan kepada aparat setempat agar dapat ditindaklanjuti.
Masyarakat yang melintasi kawasan terdampak diharapkan berhati ‑ hati dan tidak memaksakan perjalanan menggunakan kendaraan roda empat sebelum akses jalan dinyatakan aman untuk dilalui.
Melalui koordinasi BPBD bersama perangkat daerah dan unsur terkait, Pemkab Simalungun terus mengupayakan penanganan bencana secara terpadu guna meminimalkan dampak, mempercepat pemulihan akses masyarakat, serta memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. ( HN ).
