Jakarta !!!! Kompakonline.com — Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika dalam Kabinet Merah Putih terus menuai sorotan publik. Catatan Forum Think and Talk menunjukkan bahwa hingga saat ini telah terjadi setidaknya 7 kali perombakan (reshuffle) dan penambahan anggota kabinet. Fenomena persoalan bongkar-pasang kabinet yang intensif ini menjadi topik utama dalam diskusi online bertajuk “Reshuffle Berkali-kali: Evaluasi Kerja atau Kepentingan Politik?” yang digelar pada Selasa ( 06 / 10 / 2026 ) yang di moderatori oleh Fransisco Hutauruk (Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematang Siantar).
Kristina Elia Purba, selaku pemantik diskusi dalam Forum Think and Talk, menilai bahwa langkah bongkar-pasang menteri dan kepala lembaga dalam dua tahun terakhir lebih menonjolkan nuansa kepentingan politik ketimbang evaluasi kinerja yang murni dan objektif.
“Memang terlihat ada tindakan tegas terhadap menteri atau kepala lembaga yang bermasalah maupun dinilai melenceng dari program strategis nasional. Namun di sisi lain, fenomena konsolidasi kekuasaan atau ‘Prabowonisasi’ untuk merangkul dan mengamankan posisi partai-partai koalisi sangat kental terasa. Ada kepentingan politik jangka panjang yang sedang dipersiapkan di balik perombakan ini”, ujar Kristina.
*Kinerja Minim & Sorotan Publik*
Forum Think and Talk juga membeberkan adanya ketimpangan dalam penerapan sanksi dan penegakan akuntabilitas kabinet. Sementara beberapa pejabat dicopot karena kontroversi, ada sejumlah menteri dengan catatan kinerja minim dan mendapatkan rapor merah dari masyarakat yang justru luput dari tindakan tegas.
Dua contoh yang disorot secara tajam adalah kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah pimpinan Natalius Pigai serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi.
Kedua kementerian tersebut dinilai mendapatkan persepsi buruk dari publik akibat kinerjanya yang hampir tidak terlihat dan kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
*Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi & Program Strategis*
Selain dari aspek akuntabilitas politik, perombakan struktur dan pergantian pejabat kabinet secara berulang-ulang dinilai membawa dampak langsung terhadap jalannya program-program strategis pemerintah.
Sektor perekonomian menjadi salah satu yang paling terdampak. Pergantian posisi Menteri Keuangan hingga dua kali dalam kurun waktu singkat berdampak pada penyerapan dan pencairan anggaran negara yang menjadi lambat serta terhambat. Dinamika ini juga memberikan sentimen negatif terhadap stabilitas nilai tukar mata uang Rupiah.
*Harapan Untuk Sisa Masa Jabatan*
Mengakhiri diskusi, Forum Think and Talk menyampaikan poin evaluasi kritis dan harapan besar bagi sisa tiga tahun masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Forum menekankan pentingnya efisiensi dan perbaikan kinerja secara menyeluruh—tidak hanya terbatas pada rotasi atau penambahan jajaran menteri dan kepala lembaga semata.
Dian Sani Siagian selaku salah satu partisipan dalam diskusi ini
punya 4 pertanyaan kritis,
1. Apakah kabinet gemuk ini sesuai konstitusi? Secara hukum, Pasal17 UUD 1945 memberi hak prerogatif kepada Presiden dan batas 34 kementerian di UU lama sudah direvisi DPR pada 2024. Jadi sah secara hukum, yang perlu kita perdebatkan adalah efektif atau tidak.
2. Apakah kabinet gemuk otomatis memakmurkan rakyat? Rakyat tidak menghitung jumlah menteri, tapi merasakan hasil kerja. Kabinet gemuk bisa lebih fokus, tapi risikonya tumpang tindih kewenangan dan beban APBN makin besar.
3. Apakah pemerintah makin sulit dikontrol? Satu komisi DPR sekarang harus mengawasi 4-5 kementerian, pengawasan jadi tidak mendalam. Tanpa KPI menteri yang transparan, kontrol publik akan lemah.
4. Bagaimana dengan pengkritik yang masuk ke dalam rezim? Itu bisa jadi perubahan dari dalam, bisa juga jadi pembusukan kritik. Tolok ukurnya sederhana: setelah 6 bulan menjabat, apakah ia mengubah kebijakan yang dulu ia kritik, atau justru ia yang kini membela kebijakan itu?
“Kami berharap di sisa tiga tahun periode ini, ada perbaikan dan pembenahan nyata terhadap substansi kinerja kabinet secara holistik. Hal ini mencakup seluruh jajaran menteri, kepala staf, pimpinan lembaga, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), agar fokus bekerja penuh demi kepentingan rakyat, bukan terjebak dalam lingkaran transaksi politik”, tutup Forum Think and Talk. ( HN ).
