P. Siantar !!!!! Kompak Online – Plt Walikota Pematangsiantar dr Hj Susanti Dewayani,Sp.A Hadiri acar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Pematangsiantar di Sapadia Hotel, ( 06 / 04 / 2022).
Plt.Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Farhan Zamzamy, SH dalam laporannya mengatakan bahwa forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD merupakan forum pertemuan antara pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan Awal RPJMD yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Mendagri No.86 Tahun 2017 dan maksud Konsultasi Publik ini adalah untuk membahas Rancangan Awal RPJMD Kota Pematangsiantar yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan,sasaran dan program pembangunan daerah serta merumuskan masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RPJMD.
Plt. Wali Kota Susanti Dewayani, Sp.A dalam sambutannya mengatakan bahwa Permasalahan Pokok Pembangunan Kota Pematangsiantar adalah Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal, Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal, Tata Kelola Pemerintah Belum Optimal, serta Infrastruktur dan Lingkungan Kota Belum Optimal.
Dilanjutkab Walikota bahwa Isu Strategis RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 Adalah Kualitas Sumber Daya
Manusia Pada tahun 2016 hingga 2021, IPM Kota Pematangsiantar menunjukkan trend peningkatan dengan capaian sebesar 79,17 pada tahun 2021. Nilai
IPM Kota Pematangsiantar berada di atas rata-rata IPM Nasional sebesar
72,29 dan IPM Provinsi Sumatera Utara
sebesar 72. Capaian ini perlu untuk
dipertahankan dan terus ditingkatkan
mengingat Sumber Daya Manusia
merupakan sumber daya utama yang
diperlukan serta Pertumbuhan Ekonomi
Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota
Pematangsiantar sejak Tahun 2016 masih di bawah angka 4,86 persen dan paling parah Tahun 2020 terkontraksi ke angka 1,89 persen. Kemudian di Tahun 2021 mulai tumbuh Kembali ke angka 1,25 persen dan Isu pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting
untuk menjadi perhatian karena terkait
dengan penurunan kemiskinan dan
penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Dijabarkan Walikota lagi bahwa Tata Kelola Pemerintahan Permasalahan yang
berkaitan dengan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Kota Pematangsiantar ditunjukkan dengan
capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi
dan SAKIP yang masih dalam Kategori Rendah dan Infrastruktur Kota dan
Lingkungan Dari total panjang jalan
di Kota Pematangsiantar yakni
395,187 kilometer, terdiri dari 17, 491
kilometer jalan nasional; 12,320
kilometer jalan provinsi; dan 364, 376
kilometer kewenangan kota serta Kondisi penggunaan air bersih oleh rumah tangga ma’s oh mencapai 90.92 persen.
Proyek jalan lingkar luar (outer ringroad) yang sampai pada saat ini belum selesai.
IKLH mengalami penurunan dari 59,95 di tahun 2020 menurun menjadi 58,68 Kategori kurang baik.
Hadir pada acara Danrem 022/PT yang diwakili Letkol Kav.AR Dalimunthe,SE Kapolres Pematangsiantar, AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, Para Unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar/Mewakili, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar Budi Utari, AP, Para Staf Ahli, Asisten, Para Pimpinan OPD dan Para Camat, Kabag Se-Kota Pematangsiantar. Para Pimpinan Cabang BUMN/BUMD Se-Kota Pematangsiantar.( JS / Rel).
