Tebingtinggi !!!! Kompakonline.com -Pemko Tebingtinggi melalui Badan Kesbangpol Kota Tebing Tinggi bersama Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menggelar Forum Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Daerah, Kamis ( 12 / 10 / 2023 ), bertempat di ruang Aula lantai IV gedung Balai Kota, Jl. Dr. Sutomo.
Ucapan terimakasih dan apresiasi disampaikan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. dalam kesempatan tersebut, oleh karena Kota Tebing Tinggi dipilih untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan.
“Mudah-mudahan memberikan kesan saat pertama kali di Kota Tebing Tinggi ini dan selanjutnya akan datang kembali,” kata Pj. Wali Kota.
Lanjut Pj. Wali Kota, era saat ini, kehidupan dinamika sangat kompleks, kompetitif. Sebuah Bangsa dan Negara akan sangat ditentukan kemampuannya dalam menghadapi dinamika yang ada.
“Harus ada proses sistematis dari semua pihak. Semua harus segera kita laksanakan. Kami sangat berterimakasih atas kegiatan ini. Kami harap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan,” ujar Pj. Wali Kota.
Pj. Wali Kota juga berharap, agar kegiatan ini, dapat berlangsung komunikasi dua arah, interaksi tanya jawab.
“Syukur dari kegiatan ini, ada rekomendasi yang bisa dibawa Ditjen Polpum ke pemerintah pusat. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih, selamat dating di Kota Tebing Tinggi dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wr Wb,” demikian disampaikan Pj. Wali Kota.
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Drs. Drajat Wisnu Setyawan M.M., mewakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI mengatakan dalam sambutannya, pemahaman wawasan kebangsaan sangatlah penting ditanamkan sejak kecil karena mengingat banyaknya jumlah penduduk yang berbeda agama, besarnya wilayah Indonesia saat ini, serta beraneka ragam suku dan budaya yang berada di Negara Indonesia ini.
Untuk menjawab tantangan tersebut, menurutnya, dibutuhkan forum wawasan kebangsaan untuk mengingatkan kembali Pancasila kepada anak bangsa, melalui keteladanan, kesatuan antara kata dan perbuatan atau hal-hal yang inspiratif.
“Yang diarahkan untuk pengembangan dan membangun cinta tanah air. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah amanah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan di daerah,” jelasnya.
Dalam rangka mendukung percepatan pembentukan, tambahnya, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 000.9.1.1/6156/Polpum tanggal 6 Juli 2023 tentang Percepatan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah.
Masih ujarnya, sesuai data Kemendagri, sampai dengan tanggal 26 September 2023 diperoleh informasi bahwa daerah yang sudah membentuk PPWK adalah 34 provinsi (tersisa 4 provinsi, yang merupakan DOB baru Provinsi Papua) dan 237 Kabupaten/ Kota atau sebesar 46,11 persen (tersisa 277 Kabupaten/ Kota).
Pun demikian, ada 3 permasalahan utama yang dihadapi daerah dalam pembentukan PPWK ini antara lain, pertama ketiadaan atau minimnya anggaran karena belum dibuatnya SK PPWK sebagai dasar pengajuan anggaran sehingga pembentukan PPWK tidak dapat terlaksana.
Kedua, masih banyak program dan kegiatan didaerah yang tidak sejalan atau medukung pembentukan PPWK di daerah.
Dan yang ketiga, kurangnya dorongan intensif dari provinsi terhadap kabupaten/kota untuk mempercepat pembentukan PPWK di daerah.
Ujarnya, apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan, pada dasarnya, pembentukan PPWK merupakan cerminan terlaksananya wawasan kebangsaan di daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, masih ujarnya, dibutuhkan kader/ penyuluh wawasan kebangsaan untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa, melalui keteladanan, kesatuan antara kata dan perbuatan atau hal-hal yang inspiratif, di samping konsep yang kuat serta kebersamaan.
“Dengan mengucap Bismillahirrahma nirrahiim, Forum Penguatan Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb,” tutup Drs. Drajat Wisnu Setyawan M.M.
Sebelumnya, dalam laporan panitia penyelenggara oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri RI, Dr. Drs. Bangun Sitohang, M.M., dasar penyelenggaraan kegiatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 71 Nomor 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Adapun maksud dari kegiatan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan agar persatuan dan kesatuan NKRI semakin kokoh dan membangun semangat dan dorongan untuk mencintai tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI.
Dengan tujuan, memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini, sebutnya, untuk menciptakan pelopor perubahan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka mendorong keutuhan bangsa demi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menanamkan pemahaman wawasan kebangsaan pada diri generasi millenial karena merupakan sumber potensial dimasa yang akan datang.
“Dan tersusunnya rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan pada bidang Karakter dan Wawasan Kebangsaan,” terangnya.
Nara sumber pada kegiatan, antara lain, Kabag Ops. Kompol Yengki Deswandi, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Yudi Chandra, Kabid Poldagri Kesbangpol provinsi Sumut Prama Jhon Sembiring, S.STP., M.Si.dan Kabid Poldagri Kesbangpol Kota Tebing Tinggi Zulfadli Matondang selaku moderator.
Kegiatan dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi atas terbentuknya pokja PPWK
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Bambang Sudaryono, perwakilan Kesbangpol provinsi Sumut, jajaran ASN lingkup Kesbangpol Kota Tebing Tinggi, tim dari Ditjen Polpum Kemendagri RI, perwakilan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi agama dan tim peliputan Diskominfo. ( Samsudin Silitonga).
