Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar kembali menggelar Rapat Paripurna ke-III terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi, Fraksi Golkar Indonesia memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota, Rabu ( 14 / 04 / 2026 ) di ruang Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pematangsintar Ir. Daud Simanjuntak, MM didampingi Frengky Boi Saragih, ST.
Pemandangan umum Fraksi Golkar Indonesia tersebut dibacakan langsung oleh anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Sri Rahmawati.
Dalam paparannya, fraksi tersebut menyoroti beberapa isu krusial, mulai dari transparansi anggaran hingga masalah ketenagakerjaan.
Penyertaan Modal BUMD Dipertanyakan
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Fraksi Golkar Indonesia adalah realisasi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berdasarkan dokumen LKPJ yang diterima fraksi, terdapat kucuran dana sebesar Rp.20.000.000.000 (20 Miliar Rupiah) pada tahun 2025.
Melalui Sri Rahmawati, Fraksi Golkar Indonesia menuntut transparansi penuh dari Pemerintah Kota terkait penggunaan dana tersebut.
“Kami meminta jawaban Saudara Wali Kota secara terperinci, ke BUMD mana saja dilakukan penyertaan modal tersebut”, tegas Sri saat membacakan nota pandangan umum.
Paradoks IPM & Angka Pengangguran
Selain masalah anggaran, Fraksi Golkar Indonesia juga menyoroti kondisi ekonomi makro Pematangsiantar.
Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat cukup tinggi di angka 81,17%, namun hal itu berbanding terbalik dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih berada di angka 7,74%.
Angka pengangguran daerah ini dinilai mengkhawatirkan karena jauh di atas rata -rata tingkat pengangguran nasional per Agustus 2025 yang hanya sebesar 4,85%.
Fraksi Golkar Indoenesia menilai Pemko Pematangsiantar belum melakukan upaya signifikan dalam menumbuhkembangkan lapangan kerja.
Wali Kota diminta segera melakukan inovasi, termasuk mengoptimalkan aset – aset pemerintah kota yang selama ini terkesan terlantar untuk menarik investasi baru.
Pelayanan Birokrasi Jadi Catatan Raport merah juga diberikan kepada kualitas pelayanan publik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi Golkar Indonesia menilai sejumlah Kepala OPD dan ASN masih kurang tanggap, tidak profesional, dan sering kali berbelit-belit dalam melayani masyarakat, terutama terkait bantuan sosial.
Merespons hal itu, Wali Kota didesak untuk rutin mengevaluasi kinerja jajarannya demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Sidang paripurna ini akan dilanjutkan kembali dengan agenda Nota Jawaban Wali Kota untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sri Rahmawati selaku juru bicara Fraksi Golkar Indonesia. ( HN ).
