Pematangsiantar !!! Kompakonline.com -Mahasiswa Siantar menggelar diskusi publik membahas program makan bergizi gratis. 3 narasumber yg berasal dari Presiden Mahasiswa Universitas Efarina Pandes Nababan), Presiden mahasiswa STAI panca Budi (Nur R Damanik ) dan Ketua BEM Fakultas Ekonomi Uiversitas Simalungun (Rado Sidauruk).
Kegiatan dimulai dari seremonial di sambung menyanyikan lagu Indonesia raya dan Mars mahasiswa, Fauzan Pasaribu sebagai perwakilan komunitas ruang rakyat memberikan sambutan hangat serta membuka nya acara diskusi publik yang bertema ” MBG Peluru Nyasar atau Tabungan Peluru”.
Acara diskusi publik yang di pandu oleh Randa sebagai moderator dan dimulai dari Rado Sidauruk Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun yang menilai MBG akan mencederai ruang fiskal dan sentimen pasar.
Keberlanjutan Fiskal
Di sela pemaparan, Rado menyampaikan bahwa anggaran yang di tetap untuk mbg tahun 2026 sebesar 335 triliun termasuk alokasi dari anggaran pendidikan sebesar 223,5 triliun sangatlah besar sehingga mengkhawatirkan keberlanjutan fiskal.
Tahun 2025 anggaran program MBG sebesar 71 triliun, kemudian di Tahun 2026 Anggaran MBG naik menjadi 355 triliun. peningkatan yang signifikan ini sangat berpotensi terjadinya defisit anggaran.
Menurut data di akhir Desember 2025 defisit tercatat membengkak hingga 695,1 triliun atau setara dengan 2,92% terhadap PDB. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 Menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Angka defisit yang terjadi hampir menyentuh batas aman menurut undang-undang.
Di tambah fenomena hari ini di pasar tradisional di beberapa bahan baku seperti ayam potong (broiler) naik menjadi 44.000 dari 26.000,harga telur, sayur juga mengalami kenaikan, tingginya supply bahan ke setiap dapur SPPG sangat berimpack terhadap stabilitas harga di pasar sebab pasar cenderung murung terhadap menurunnya bahan baku yang mereka jual sehingga tekanan harga terjadi. Rado menilai ini bukan hanya sekedar tata kelola tapi ini adalah masalah baru yang harus di hadapi para pedagang pasar.
Sebagai simpul anggaran sebesar 335 Triliun, dinilai banyak hal yg lebih krusial yg harus di terima masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, Presiden Mahasiswa Universitas Efarina, Pandes Nababan, dalam pemaparannya menyoroti berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai bahwa meskipun program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak – anak, namun dalam praktiknya masih banyak persoalan yang harus diperhatikan secara serius.
Pandes menyoroti kesiapan sistem distribusi makanan, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas yang dinilai masih belum maksimal.
Ia juga menyinggung beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program tersebut masih lemah.
Menurutnya, program yang menggunakan anggaran sangat besar harus disertai dengan transparansi dan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Mahasiswa tidak menolak upaya peningkatan gizi masyarakat, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa program ini dijalankan dengan sistem yang matang, aman, dan tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran”, tegasnya.
” Kalau memang program ini belum benar benar matang lebih baik diberhentikan dulu sementara untuk di lakukan evaluasi agar mencapai target sesuai dengan semestinya”, ujar Depandes nababan sebagai penutup.
Selanjutnya, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, Nia Ramadhani Damanik dalam menyampaikan ia menyoroti relevansi MBG terhadap pendidikan ia menilai bahwa program MBG ini memiliki ketimpangan dengan pendidikan yg mana program ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar dengan dalih meningkatkan kualitas generasi masa depan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan pendidikan yang belum tersentuh secara serius, seperti fasilitas sekolah yang tidak layak, ketimpangan akses pendidikan, serta kesejahteraan guru yang masih jauh dari ideal.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan besar sering kali tidak berjalan seiring dengan kebutuhan paling mendasar dalam sistem pendidikan.
Nia juga menegaskan agar pemerintah benar benar melakukan evaluasi terhadap program MBG ini karena diduga mulai mencederai dunia pendidikan bahkan martabat guru. ( HN ).
