Pematangsiantar !!! Kompakonline.com -Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun memandang bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada persimpangan yang menentukan arah perjalanan bangsa.
Di satu sisi, rakyat dihadapkan pada tekanan ekonomi yang semakin berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya hidup.
Di sisi lain, ruang demokrasi dihadapkan pada berbagai kebijakan dan regulasi yang menimbulkan kekhawatiran publik mengenai masa depan prinsip – prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta kontrol sipil terhadap negara.
Situasi ini menuntut keberanian seluruh elemen bangsa untuk berbicara secara jujur dan kritis. Sebab, sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang besar tidak runtuh karena kritik, melainkan karena ketidakmampuan pemerintah mendengar kritik.
Pada 9 Juni 2026 lalu publik di kejutkan oleh pengesahan UU Polri yang dimana menimbulkan kekhawatiran karena sejumlah ketentuan di dalamnya dinilai berpotensi memperluas pengaruh institusi kepolisian di ruang sipil.
Salah satu poin yang menuai kritik adalah dibukanya ruang bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar organisasi kepolisian yang dianggap memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, serta adanya fleksibilitas perpanjangan masa dinas pejabat tinggi Polri.
Ketentuan ini dikhawatirkan mengaburkan batas antara ranah sipil dan aparat keamanan yang selama era Reformasi justru berupaya dipisahkan secara tegas.
Selain substansi, proses pembahasan dan pengesahan UU Polri juga berlangsung sangat cepat dan minim partisipasi publik yang bermakna.
Pembentukan undang-undang ini belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi publik serta berpotensi memperkuat konsentrasi kekuasaan pada institusi tertentu.
Kemudian ekonomi yang semakin menekan rakyat dalam beberapa bulan terakhir, kondisi ekonomi nasional menunjukkan gejala yang patut menjadi perhatian serius.
Nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah hingga mencapai Rp18.190 per dolar Amerika Serikat.
Kondisi tersebut bahkan memaksa Bank Indonesia mengambil langkah dengan menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen di luar jadwal normal demi menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar.
Melemahnya rupiah bukan sekadar persoalan angka di layar pasar keuangan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang pokok, meningkatnya biaya produksi, hingga mengurangi daya beli masyarakat. Ketika nilai mata uang melemah, rakyat kecil selalu menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya tekanan fiskal negara.
Bank Dunia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 hanya berada di kisaran 5 persen, lebih rendah dari target pemerintah. Lembaga tersebut juga menyoroti meningkatnya tekanan anggaran akibat belanja pemerintah dan membengkaknya biaya subsidi energi.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat kembali dikejutkan dengan kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau naik lebih dari 32 persen. Harga Pertamax Green juga meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Memang pemerintah menyatakan bahwa BBM tersebut merupakan BBM non-subsidi. Namun secara sosiologis, kenaikan harga energi tetap memiliki efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, dan biaya operasional usaha akan bermuara pada meningkatnya harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung rakyat.
Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah adalah sampai kapan masyarakat harus terus menanggung konsekuensi dari berbagai kebijakan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan yang nyata?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dihentikan apabila terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Di tengah masih banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan, keterbatasan sarana dan prasarana belajar, serta rendahnya kesejahteraan guru, pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk membenahi fasilitas pendidikan dan meningkatkan gaji guru.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga oleh lingkungan belajar yang layak, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta tenaga pendidik yang sejahtera dan profesional.
Oleh karena itu, anggaran negara harus diarahkan pada sektor yang memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.
Pemerintah perlu menempatkan pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama. Sebab, investasi terbaik untuk masa depan bangsa bukan hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas dari guru yang dihargai dan didukung oleh fasilitas yang memadai.”
Kami menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya dengan slogan dan pencitraan. Indonesia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan, kesejahteraan rakyat, penguatan ekonomi, dan demokrasi yang sehat.
Oleh karena itu, pemerintah harus mendengar suara rakyat, mengevaluasi kebijakan yang tidak efektif, dan memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai amanat konstitusi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ( HN ).
