Pematangsiantar !!! Kompakonline.com –Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pematangsiantar melalui Ketua Komisi nya Hendra Pardede menyuarakan kekhawatiran serius terkait rencana rasionalisasi anggaran untuk dinas yang bergerak di bidang perizinan dan penanaman modal. pemotongan anggaran yang mencapai hingga Rp. 800 juta berpotensi besar mengganggu kualitas pelayanan publik yang sudah berjalan kepada masyarakat kota pematangsiantar.
Hal ini disampaikan Hendra Simanjuntak dalam rapat kerja dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, di ruang Komisi II DPRD Pematangsiantar, Jumat ( 21 / 11 / 2025 ) di hadiri anggota komisi II DPRD Kota Pematangsiantar yang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, terungkap bahwa anggaran dinas tersebut mengalami penyusutan drastis dari tahun sebelumnya.
Hendra pardede dengan tegas menyoroti status dinas tersebut sebagai penyedia pelayanan publik. Ia khawatir rasionalisasi ini akan berdampak buruk, mengingat sebagian besar layanan sudah berjalan secara daring (online).
”Jangan sampai karena masalah anggaran, pelayanannya berkurang ke masyarakat kota”, tegas Ketua Komisi.
Ia mendesak dinas untuk segera menyusun strategi.
Dipaparkan Hendra Pardede untuk menghadapi pemotongan, ia menyarankan agar Pemerintah Kota Pematangsiantar lebih memilih untuk mengurangi anggaran -anggaran kegiatan fisik dari pada memangkas sektor pelayanan.
Strategi ini dianggap lebih efektif untuk mendorong pemerintah daerah mengajukan usulan dana pembangunan kepada Pemerintah Pusat, sehingga anggaran untuk pelayanan dasar tetap utuh dan optimal.
Hal senada Anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar Ir. Alfonso Sinaga menanyakan apakah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sudah membuat langkah dan strategi di dalam hal kualitas dalam pelayanan.
Jangan karena pengurangan anggaran, pelayanan publik kita semakin berkurang. ( JS ).
