Simalungun !!!! Kompakonline.com – Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga meninjau Gedung Wisma Karya di Jln. Merdeka, Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumut, Rabu ( 19 / 03 / 2025 ).
Peninjau gedung Wisma Karya dilakukan Wakil Bupati usai sidak di Pasar Serbalawan dalam rangka memantau harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Di gedung Wisma Karya, Wakil Bupati yang didampingi Dandim 0207/Sml Letkol Inf. Slamet Faozan dan Camat Dolok Batu Nanggar, Supardi, mendapati kondisi bangunan yang tak terawat dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Wakil Bupati menginstruksikan kepada Camat Dolok Batu Nanggar, untuk membersihkan dan membenahi bangunan tersebut agar bisa digunakan untuk keperluan maayarakat.
“Tentunya jika bangunan Gedung Wisma Karya dibenahi dapat digunakan sebagai tempat berkegiatan. Baik itu pesta dan sebagainya jadi bisa lebih bermanfaat”, jelas Wabup Simalungun.
“Apalagi ada biaya sewa bagi penggunanya. Tentunya hasil atau uang sewa gedung itu dapat digunakan untuk pemeliharaan gedung tersebut”, ujar Wabup menambahkan .
Saat ini, gedung tersebut terbengkalai dan hanya digunakan sebagai tempat penitipan barang dan peralatan para pedagang di sekitaran gedung tersebut.
“Saya lihat kesini karena ada laporan ke saya. Jadi saya cek. Saya fikir tadi tidak ada barang-barang yang dititip. Setelah dicek dengan teliti ternyata betul. Jadi saya minta supaya bangunan ini digunakan sebagaimana fungsinya”, tandas Wabup kepada Camat Dolok Batu Nanggar.
Selanjutnya, Wabup juga berpesan kepada Camat dan Kapolsek Serbelawan agar persolan antara pedagang pasar yang berjualan di bagian dalam pajak dan pedagang yang di bagian depan diselesaikan.
“Kita harus pahami juga situasinya. Kasian juga pedagang yang di bagian dalam. Sepi pembeli karena ada yang berjualan di pinggir jalan”, kata Wakil Bupati.
“Jadi harus di selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada gesekan”, sebut Wabup yang juga di dampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah. ( JS ).
