Medan !!!! Kompakonline.com – M. Rahayuningsih, M. Si. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didampingi oleh Desy Narulita, M. Si. sebagai Kabag Anggaran Setjen Kemendagri, Kabid Bina Pemdes Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Sumatera Utara Putra Landry Sitepu, M.Si serta Koordinator RMC P3PD Sumatera Utara Erik Siagian membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Gelombang VII T.A. 2023 Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Antares, Kota Medan, Kamis ( 02 / 11 / 2023 ).
Kegiatan pelatihan ini berlangsung di 3 hotel yaitu Hotel Grand Antares, Hotel Saka dan Madani Hotel. Dengan jumlah peserta pelatihan adalah sebanyak 464 orang. Jenis pelatihan yang diadakan adalah pelatihan aparatur desa (dasar) dan pelatihan penguatan BPD. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah desa dan kelembagaan desa ini berlangsung selama 4 hari dimulai dari 1 sampai 4 November 2023.
Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri M. Rahayuningsih, M. Si. mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan belanja desa yang berkualitas.
“Saya berharap kepada peserta pelatihan ini, agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini secara maksimal karena pelatihan ini masih baru dilaksanakan di Indonesia.” Kata M. Rahayuningsih.
Tujuan pelatihan adalah meningkatkan aparatur desa dan kelembagaan desa sehingga aparatur desa dan kelembagaan desa bisa menciptakan BUMDes yang baru dan mengembangkan BUMDes yang sudah ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa semakin meningkat dan juga diharapkan aparatur desa bisa membuat sistem belanja desa yang berkualitas.
M. Rahayuningsih berharap agar dengan pelatihan ini aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desanya masing-masing.
Apabila penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa sudah baik otomatis Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Indonesia akan lebih baik. “Jadi kita mulai dari bawah supaya proses penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan optimal,” pungkasnya. ( JS ).
