Medan !!!! Kompakonline.com -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di 33 provinsi secara daring. Pembukaan pelatihan dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Hotel El Royale, Kota Bandung, Kamis ( 21 / 09 / 2023 ).
Dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tomsi mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa.
Tomsi berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa juga mampu mendorong kepala desa, perangkat desa, pengurus kelembagaan desa meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memiliki pemahaman manajemen leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan). Beliau meminta seluruh jajaran pemerintah sampai desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan umum yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni dengan penguatan program pembangunan desa (P3PD). “Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan tujuan dari diselenggarakan acara ini,” katanya.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan kegiatan pelatihan dilaksanakan 4 hari per sesi pelatihan, selama 8 minggu di 33 provinsi, mulai minggu ke III bulan September sampai dengan minggu ke II bulan November 2023.
“Dalam hal ini, untuk minggu ini kegiatan pelatihan dilaksanakan sejak 20 September 2023, dan akan berakhir pada Sabtu, 23 September 2023, tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bertempat di hotel yang telah ditunjuk, dan pada angkatan pertama ini untuk Jawa Barat dilaksanakan di El Hotel Royale Bandung,” terang Eko.
Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa / kepala urusan), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK / Posyandu / Karang Taruna/Pengurus RT / RT ) dengan total target sebanyak 33.458 desa.
Untuk angkatan pertama sebanyak 13.498 orang (423 kelas) dari 3.298 desa di 33 provinsi, khususnya di Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa, dalam 12 kelas.
“Penceramah pada kegiatan pelatihan diarahkan untuk memberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan) berasal dari TNI/Polri; dinas yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas PMD, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, hingga perbankan nasional dan daerah. Sedangkan untuk pelatih, seluruhnya adalah Aparatur Sipil Negara dari 33 provinsi yang telah mengikuti Training of Trainer (ToT) oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” ungkap Eko.
Setelah usai penutupan secara daring oleh Irjen Kemendagri, Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara (Sumut) Parlindungan Pane memberikan pencerahan singkat terhadap para peserta pelatihan yang berlangsung di Hotel Swiss Bell Medan Jalan Gajah Mada Medan, Kamis (21/9).
Kegiatan ini merupakan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang juga berlangsung secara serentak secara virtual yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Perangkat Desa se-Indonesia.
Di Sumatera Utara sendiri diikuti oleh 832 orang dari 7 kabupaten, terdiri perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan PKK yakni dari Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Batubara yang akan mengikuti pelatihan selama 4 hari.
Parlindungan Pane di kesempatan itu dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah desa sebagai institusi publik memiliki peran strategis yang berarti pemerintah desa paling dekat dengan masyarakat dan juga sebagai penentu keberhasilan pemerintah daerahnya.
“Kegiatan ini berfokus pada penguatan dan pengembangan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan lokal, yakni dengan penguatan program P3PD itu tentunya,” ucap Parlindungan Pane.
Sasaran dari kegiatan ini dijelaskan Parlindungan Pane adalah peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa, peluncuran sistem pembelajaran ditingkat daerah, serta penguatan pengawasan dan pengelolaan aparatur pemerintahan desa.
“Semoga pertemuan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas nantinya,” katanya.
Sementara itu, program P3PD di level provinsi diampu konsultan RMC 7 yang dipimpin oleh Erik Siagian
“Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan seperti yang disampaikan oleh Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah desa dalam rangka negara kesatuan. Dasar kita berkumpul tentunya sangat kuat yakni dapat menjalankan perintah Presiden yang berkaitan dengan Nawacita,” katanya. ( JS).
