Pematangsintar !!! Kompakonline.com – Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar menggelar rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar dalam rangka membahas program kerja serta rencana kebutuhan anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian anggota Komisi II, mulai dari upaya menarik investor untuk menanamkan modal di Kota Pematangsiantar, pengawasan perizinan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hingga keberadaan dan perizinan usaha sarang burung walet yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Rapat berlangsung di Ruang Komisi II Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan Adam Malik, Jumat (20/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede, didampingi Wakil Ketua Aprial Ginting dan Sekretaris Darson Rajagukguk. Turut hadir anggota Komisi II lainnya, yakni Josua Silalahi, Sabariah Harahap, Anto Leo Saragih, Alfonso Sinaga, Fahmi Siregar, dan Metro Hutagaol.
Sementara dari pihak DPMPTSP Kota Pematangsiantar, rapat dihadiri langsung Kepala Dinas Muhammad Hammam Sholeh, AP, bersama sejumlah staf.
Sebelum memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, Ketua Komisi II Hendra Pardede memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas DPMPTSP untuk memaparkan rencana program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
Dalam sesi pembahasan, anggota Komisi II Alfonso Sinaga menyoroti keberadaan usaha sarang burung walet di Kota Pematangsiantar. Ia mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap usaha tersebut, termasuk langkah konkret yang telah dilakukan DPMPTSP dalam memastikan seluruh pelaku usaha memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
“Gimana itu, Pak Kadis, izin walet itu? Sudah banyak di Pematangsiantar ini. Jangan sampai ada pembiaran. Apa tindakan yang sudah dibuat?” tegas Alfonso.
Selain persoalan izin usaha walet, anggota Komisi II Darson Rajagukguk turut mempertanyakan pengawasan terhadap pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dilaksanakan oleh dinas terkait.
Menurut Darson, perlu adanya koordinasi antardinas agar pemasangan fasilitas penerangan jalan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait instalasi dan kabel-kabel yang terpasang pada tiang.
“Lihat dulu kabel-kabel yang ada di tiang itu, Pak Kadis. Apa tidak ada koordinasi dengan dinas terkait?” ungkap Darson.
Sementara itu, anggota Komisi II Sabariah Harahap menyoroti persoalan perizinan UKM di Kota Pematangsiantar. Ia meminta DPMPTSP menjelaskan jumlah pelaku UKM yang telah mengurus perizinan selama tahun 2025 hingga 2026, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan izin tersebut.
“Berapa yang mengurus izin UKM pada tahun 2025 sampai dengan 2026, dan apa saja kendalanya?” tanya Sabariah.
Tak kalah penting, Ketua Komisi II Hendra Pardede juga mempertanyakan sejauh mana upaya DPMPTSP dalam menarik investor untuk menanamkan modal di Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, sebagai instansi yang memiliki tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP harus mampu menunjukkan langkah nyata dalam meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Nama dinas ini kan Penanaman Modal, Pak Kadis. Apakah sudah ada investor yang masuk ke Siantar ini? Bagaimana dengan targetnya?” ujar Hendra.
Muhammad Hammam Sholeh, AP, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan tersebut.
Namun, untuk tindakan penertiban maupun penindakan terhadap pelanggaran di lapangan, hal itu menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya.
Sholeh juga menyampaikan bahwa DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengumpulkan para pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Terkait pencabutan izin, ia menjelaskan bahwa DPMPTSP tidak dapat serta-merta mencabut izin yang telah diterbitkan. Pihaknya tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai upaya mendatangkan investor, Sholeh menyebutkan bahwa DPMPTSP telah memprogramkan sejumlah kegiatan untuk menarik minat investor agar bersedia menanamkan modalnya di Kota Pematangsiantar.
Untuk merealisasikan program tersebut, ia berharap Komisi II DPRD dapat memberikan dukungan, khususnya dalam pembahasan dan pengalokasian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami sudah memprogramkan berbagai kegiatan untuk mendatangkan investor ke Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu, kami berharap Komisi II dapat mendukung program DPMPTSP, termasuk melalui dukungan anggaran untuk Tahun 2027,” jelas Sholeh. ( HN ).








