Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar guna membahas program kerja dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan pendidikan menjadi perhatian, mulai dari sertifikasi guru, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sarana dan prasarana sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Rapat berlangsung di Ruang Komisi II Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan Adam Malik, Jumat (20/11/2026), pukul 10.00 WIB.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede, didampingi Wakil Ketua Aprial Ginting dan Sekretaris Darson Rajagukguk. Turut hadir anggota Komisi II, yakni Josua Silalahi, Sabariah Harahap, Anto Leo Saragih, Alfonso Sinaga, Fahmi Siregar, dan Metro Hutagaol.
Sementara dari pihak Dinas Pendidikan, hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Saiful Rizal, S.STP., bersama sejumlah staf.
Sebelum memasuki sesi tanya jawab, Ketua Komisi II Hendra Pardede terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memaparkan rencana program kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2027.
Dalam sesi pembahasan, anggota Komisi II Alfonso Sinaga mempertanyakan masih adanya guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Ia meminta penjelasan mengenai persyaratan dan kendala yang menyebabkan sejumlah guru belum bisa memperoleh sertifikasi.
Selain itu, Alfonso juga meminta Dinas Pendidikan menyampaikan daftar sekolah yang telah mendapatkan pembangunan maupun sekolah yang belum tersentuh pembangunan.
Ia turut mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan Dana BOS untuk mendukung pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah.
Pertanyaan serupa disampaikan anggota Komisi II Josua Silalahi. Ia meminta agar Dinas Pendidikan menyusun data lengkap mengenai sekolah-sekolah yang sudah dan belum mendapatkan pembangunan sehingga dapat diketahui kebutuhan serta solusi yang harus diprioritaskan.
Sementara itu, anggota Komisi II Metro Hutagaol menyoroti keterbatasan anggaran pendidikan akibat kebijakan efisiensi. Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu melakukan inventarisasi terhadap penggunaan Dana BOS di setiap sekolah dan memastikan pengelolaannya benar-benar diawasi agar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bermanfaat, termasuk perbaikan fasilitas sekolah meskipun dalam skala kecil.
“Kami minta agar Dana BOS itu dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat dan Dinas Pendidikan benar-benar melakukan pengawasan terhadap penggunaannya,” tegas Metro.
Ia juga menyarankan agar belanja operasional diefisienkan dan anggarannya dapat diarahkan untuk memperkuat belanja modal. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dan perbaikan sekolah yang mendesak dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Tolong Pak Kadis, data sekolah mana saja yang membutuhkan anggaran untuk pembangunan agar nantinya bisa kita bahas dalam rapat anggaran,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan sarana dan prasarana, Metro juga meminta agar kegiatan ekstrakurikuler siswa, khususnya bidang olahraga, seni, dan kebudayaan, lebih ditingkatkan.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting sebagai wadah bagi para siswa untuk mengembangkan bakat dan talenta sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Pematangsiantar.
“Saya juga meminta kepada Dinas Pendidikan agar kegiatan olahraga lebih digalakkan lagi, begitu juga kegiatan seni dan budaya. Harus ada kegiatan bagi para siswa untuk mengembangkan bakat dan talenta mereka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Siantar,” ungkapnya.
Anggota Komisi II lainnya, Sabariah Harahap, turut mempertanyakan keresahan para guru terkait peluang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia meminta penjelasan mengenai nasib para guru yang belum berhasil diangkat menjadi PNS, mengingat sebagian guru saat ini masih mengharapkan penghasilan dari tunjangan sertifikasi.
Sementara itu, Fahmi Harahap meminta Dinas Pendidikan memberikan data terperinci mengenai jumlah guru SD dan SMP yang sudah maupun belum mendapatkan sertifikasi.
Ia juga mempertanyakan kendala yang menyebabkan sebagian guru belum memperoleh sertifikasi, termasuk persoalan pencairan tunjangan sertifikasi yang belum diterima sejumlah guru.
Fahmi turut mempertanyakan langkah pendampingan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap para guru yang mengalami kendala tersebut. Ia meminta penjelasan apakah dinas sudah melakukan koordinasi secara tertulis dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) serta upaya lain untuk membantu menyelesaikan berbagai keluhan tenaga pendidik.
Selain itu, Fahmi juga menanyakan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pematangsiantar sebagaimana program yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami meminta penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan terkait guru-guru yang belum mendapatkan sertifikasi, lengkap dengan datanya. Apa saja yang sudah dilakukan terhadap keluhan para guru tersebut, Kemudian, bagaimana perkembangan Sekolah Rakyat yang dicanangkan Bapak Presiden? Saya sebagai anggota Fraksi Gerindra berharap program itu dapat hadir di Kota Pematangsiantar,” ujar Fahmi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar Hendra Pardede menegaskan pentingnya memperjuangkan kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Pematangsiantar.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap nasib tenaga pendidik, termasuk tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menurut Hendra, persoalan tenaga pendidik perlu mendapat perhatian serius, termasuk kelengkapan data guru berstatus PPPK, tenaga honorer, dan PPPK paruh waktu.
Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan melengkapi data siswa kurang mampu yang telah menerima bantuan pendidikan, termasuk jumlah penerima dan apakah masih diperlukan penambahan bantuan.
“Saya minta Pak Kepala Dinas Pendidikan agar seluruh data dan hal-hal yang sudah kita bahas tadi dilengkapi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui persoalan yang ada, mencari solusi, serta mempertimbangkan kebutuhan anggarannya. Kita mendukung Dinas Pendidikan agar dapat menjalankan program Wali Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas,” kata Hendra Pardede.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan anggota Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Saiful Rizal, S.STP., menjelaskan bahwa kemungkinan pembangunan gedung sekolah tingkat SD, SMP, maupun TK pada Tahun Anggaran 2027 belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 masih terdapat anggaran untuk pembangunan gedung sekolah.
Terkait guru yang belum mengikuti seleksi atau mendapatkan pengangkatan PPPK, Saiful menjelaskan bahwa sebagian guru sebelumnya lebih memilih mengikuti seleksi CPNS. Akibatnya, akun yang digunakan saat proses tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk mengikuti proses berikutnya.
Mengenai kelanjutan masa kerja guru PPPK, ia menyebutkan bahwa hal tersebut bergantung pada perjanjian kontrak yang telah dibuat. Dinas Pendidikan, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan tersebut karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Saiful Rizal juga menyatakan bahwa seluruh masukan, pertanyaan, serta permintaan data dari Komisi II DPRD Pematangsiantar akan diterima dan ditindaklanjuti dengan melengkapi data yang dibutuhkan.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi DPRD dan Dinas Pendidikan dalam menyusun prioritas program serta kebutuhan anggaran pendidikan Tahun 2027, sehingga berbagai persoalan pendidikan di Kota Pematangsiantar dapat ditangani secara terarah dan tepat sasaran. ( HN ).








