Pematangsiantar !! Kompakonline.com -Belakangan ini publik terus diadu domba oleh kepentingan elit yang patut diduga sejak awal telah membohongi masyarakat. Rakyat disibukkan memperdebatkan siapa salah dan siapa benar, sementara persoalan pokoknya dibiarkan kabur: pencalonan 2024 berjalan di atas proses yang cacat, dan baru terungkap setelah dua tahun berjalan.
PMKRI Pematangsiantar melalui Diskusi Terbuka bertajuk “Indonesia Pascapengunduran Diri Wapres: Ujian Konstitusi, Stabilitas Politik dan Masa Depan Demokrasi” mengupas bagaimana pengunduran diri Wakil Presiden menjadi ujian serius bagi konstitusi, mengguncang stabilitas politik, dan menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia.
Dinamika politik hari ini lebih tepat dibaca sebagai kontestasi perebutan kekuasaan ketimbang kesungguhan menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum menuntut konsistensi prinsip, transparansi proses, dan keberanian menguji siapa pun tanpa pandang kepentingan
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukan akhir persoalan. Itu baru permulaan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran membuka pertanyaan besar: bagaimana seseorang bisa lolos menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024, lalu dilantik, dan baru dipersoalkan setelah dua tahun menjabat?
Diskusi yang diselenggarakan 19 November 2026 ini membongkar bahwa kegagalan ini tidak berdiri sendiri. Ada rantai verifikasi yang jebol, dan ada pihak yang menikmati hasilnya.
Fransisco Mezgion Hutauruk Ketua PMKRI Pematangsiantar, menegaskan Gibran tidak sendirian dalam persoalan ini dan Prabowo tidak boleh cuci tangan.
“Pencalonan 2024 menunjukkan indikasi upaya manipulatif yang dilakukan bersama-sama, dan kami menilai Prabowo Subianto sebagai pasangan calonnya turut terlibat secara sadar dan sistemik di dalamnya”, ucap Fransisco.
PMKRI menilai adanya kesenjangan pertanggungjawaban antara Prabowo-Gibran dalam kasus pengunduran diri wakil presiden.
“Faktanya, setelah semua ini terbuka, pihak yang paling beruntung justru Prabowo. Ia tetap duduk di kursi presiden, sementara beban moral dan hukum dipikulkan pada satu orang”, ucap Fransisco.
Logika yang seolah-olah menyudutkan satu pelaku kejahatan dan membiarkan pelaku kejahatan lainnya dibantah keras oleh Paulinus Mersiwince Gulo, PGK PMKRI Pematangsiantar.
“Kami menolak logika itu. Jika pencalonan dibangun di atas proses yang cacat, kecacatan itu melekat pada pasangan calon, bukan pada wakilnya saja. Karena itu, kami mendesak Prabowo Subianto ikut mundur dari jabatan Presiden demi menjaga kehormatan konstitusi dan kepercayaan publik”, tegas Paulinus.
Mengkawal demokrasi untuk hari-hari mendatang, PMKRI menegaskan bahwa persoalan utamanya ada pada sistem, bukan semata panda individu.
“Persoalan ini butuh pembenahan dari hulu. Verifikasi persyaratan calon pejabat harus dilakukan secara terbuka dan cermat agar peristiwa serupa tak lagi lolos pemeriksaan”, kata Paulinus.
PMKRI juga mendorong penyelesaian sengketa harus berjalan lebih efektif lagi, kepastian hukum tak boleh datang terlambat.
Menutup pernyataan, Paulinus mengingatkan bahwa kedepan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran harus transparan, terlebih soal persyaratannya supaya publik tidak lagi ditempatkan sebagai penonton yang hanya menerima kibulan dari belakang layar.
“Partai politik harus memperkuat akuntabilitasnya dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan punya integritas. Partai politik juga harus menciptakan budaya tangung jawab dikalangan pejabat publik”, tutup Paulinus. ( HN ).








