Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA). Nota jawaban disampaikan dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD kota Timbul Marganda Lingga, SH didampingi Wakil Ketua Ir. Daud Simanjuntak, MM dan Frengki Boy Saragih, ST, di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis ( 19 / 11 / 2026 ).
Wali Kota Wesly mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Pematangsiantar atas tanggapan, pertanyaan, saran, harapan, imbauan, dan masukan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar.
“Kami menyadari hal itu merupakan gambaran kepedulian yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang mencerminkan rasa tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mensukseskan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras”, sebutnya.
Pada kesempatan ini, Wesly menyampaikan jawaban berupa penjelasan serta tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar.
Dalam menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar, secara garis besar Wesly mengutarakan Pemko Pematangsiantar memberikan perhatian untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wesly menegaskan komitmen bersama agar investasi pemerintah dikelola secara akuntabel, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan PAD serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Disampaikan Wesly, dalam penyusunan APBD, Pemko Pematangsiantar tetap menyinkronkan pada program prioritas nasional dan pemerintah provinsi, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dijelaskannya, penetapan PAD sebesar Rp. 290,4 miliar didasarkan pada perhitungan yang realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi daerah.
“Perlu dilakukan strategi optimalisasi pajak daerah, di antaranya melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, dengan cara mempercepat sistem pemungutan pajak berbasis elektronik secara menyeluruh, guna menutup celah kebocoran penerimaan dan meningkatkan transparansi”, terangnya.
Sementara itu, dalam rangka mendukung optimalisasi terminal Tipe A Tanjung Pinggir, kata Wesly, Pemko Pematangsiantar telah melakukan beberapa langkah konkret, antara lain : menghibahkan sejumlah perlengkapan terminal guna mendukung peningkatan pelayanan dan operasi terminal; menyediakan layanan bus gratis untuk mengangkut penumpang dari dan menuju Terminal Tipe A Tanjung Pinggir; dan menugaskan personel Dinas Perhubungan di persimpangan Jalan AMD untuk memberikan imbauan dan mengarahkan bus agar masuk ke Terminal Tipe A Tanjung Pinggir.
“Pemerintah Kota tetap melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat dan instansi terkait guna meningkatkan pemanfaatan terminal tersebut, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi kelancaran transportasi dan peningkatan perekonomian masyarakat”, sebutnya.
Selanjutnya, kata Wesly, Pemko Pematangsiantar secara bertahap dan berkelanjutan terus mendorong pertumbuhan produk-produk lokal yang dapat dijadikan produk unggulan melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pemberian bantuan sarana prasarana. Pemko Pematangsiantar tetap mendorong agar UMKM mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Produk unggulan yang menjadi prioritas Pemko Pematangsiantar untuk dikembangkan pada tahun 2027 adalah kain Wastra Ulos, kerajinan lokal, makanan, dan minuman olahan lokal.
Pemko Pematangsiantar juga senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada seluruh perangkat daerah, guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya permasalahan serupa pada masa yang akan datang.
“Demikian penjelasan dan jawaban yang dapat kami sampaikan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027. Apabila ada penjelasan kami tersebut masih ada yang kurang menyentuh terhadap yang dimaksudkan oleh dewan yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan pada agenda rapat selanjutnya”, kata Wesly.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Aantonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, asisten, staf ahli, para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar, serta para camat. ( HN ).








