Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam lanjutan Rapat Paripurna ke-IX DPRD Tahun Dinas 2026. Dokumen bernomor/bertanggal Pematangsiantar, 11 November 2026 tersebut menyoroti strategi penguatan fiskal daerah, efisiensi belanja, serta prioritas pembangunan di berbagai sektor.
Dalam penyampaiannya dalam sidang Parpiurna yang digelar di Kantor DPRD, Kamis (19/11/2026), Wesly Silalahi mengapresiasi tanggapan, saran, serta masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai wujud komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Pematangsiantar yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras.
Arah Kebijakan Fiskal dan Anggaran 2027
Menjawab sorotan fraksi terkait postur anggaran dan kemandirian fiskal, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memaparkan sejumlah langkah strategis:
Penutupan Defisit dan Proyeksi SiLPA: Terkait selisih pendapatan dan belanja yang menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah), Pemko menjelaskan defisit tersebut akan ditutupi oleh surplus pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diproyeksikan berdasarkan perhitungan sisa belanja dan total penerimaan tahun 2026.
Digitalisasi Pajak dan Roadmap Kemandirian Fiskal, Pemko terus mengakselerasi digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah—termasuk transaksi non-tunai berbasis QRIS dan sistem daring terintegrasi—guna menekan kebocoran dan meningkatkan transparansi.
Menanggapi ketergantungan pada dana transfer ke daerah, Pemko menyambut dorongan penyusunan roadmap kemandirian fiskal secara bertahap mulai tahun 2028, serta telah menerapkan moratorium pengangkatan ASN mulai tahun 2026 untuk membantu menekan rasio belanja pegawai (yang mencakup belanja wajib dan mengikat seperti gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13).
Sinkronisasi Program, Penyusunan APBD diselaraskan dengan program prioritas nasional, pemerintah provinsi, RPJMD, serta mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemberdayaan UMKM, Ketenagakerjaan, dan Infrastruktur, Pemko Pematangsiantar juga merinci sejumlah program yang menyentuh langsung ekonomi warga dan infrastruktur kota.
Produk prioritas yang didorong pada 2027 meliputi kain wastra ulos, kerajinan lokal, serta makanan dan minuman olahan lokal melalui peningkatan promosi, pameran, pendampingan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal dan PIRT, layanan rumah kemasan, hingga kemitraan ritel modern dan perhotelan. Sejumlah alokasi pembinaan pelaku usaha dan UMKM juga dipaparkan, antara lain peningkatan kompetensi SDM untuk 25 pelaku usaha (Rp339.999.963) dan fasilitasi digitalisasi/teknologi produksi untuk 25 unit usaha (Rp137.999.880)
Menindaklanjuti evaluasi job fair dan Perda Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2026, Pemko akan menggelar program “Siantar Walk In Interview” secara rutin minimal sekali dalam dua bulan.
Sementara itu, jumlah petugas parkir yang terdaftar dan aktif pada BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 206 orang sesuai surat penugasan Dinas Perhubungan.
Infrastruktur, Terminal, dan TPU, Pemko berupaya memprioritaskan pembangunan jalan ke daerah pinggiran, mengoordinasikan revitalisasi drainase (termasuk ruas yang menjadi kewenangan pusat maupun ruas seperti Jalan Rajamin Purba depan SMP Negeri 2 dan Jalan Sudirman), serta berencana mengoperasikan lahan TPU seluas 4,1 hektare di Kelurahan Gurilla pada tahun 2027. Untuk Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Pemko telah menghibahkan perlengkapan, menyediakan bus gratis, dan menempatkan personel Dishub di simpang Jalan AMD untuk mengarahkan bus masuk terminal.
Di bidang pelayanan publik dan penegakan aturan, sejumlah poin juga disampaikan dalam nota jawaban tersebut.
Kesehatan dan Pendidikan, Pemko berkomitmen meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan (termasuk RSUD Djasamen Saragih serta kelompok rentan), melanjutkan pengisian jabatan kepala puskesmas definitif (dari 19 puskesmas, tinggal 1 yang masih berstatus pelaksana tugas), serta memenuhi tahapan rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk perizinan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Di sektor pendidikan, penjaringan kepala sekolah definitif dilakukan melalui aplikasi sistem informasi terkait, peningkatan mutu guru dan peserta didik terus didorong, dan Pemko akan menyiapkan regulasi petunjuk teknis pemberian insentif bagi tenaga pendidik nonformal bidang keagamaan seperti guru mengaji dan guru sekolah minggu.
Melalui tim gabungan, Pemko menindaklanjuti pelanggaran perizinan/pemanfaatan bangunan (seperti pembongkaran mandiri pada objek bangunan Blue Diamond and Golden Ritz Kooperatif, surat kelengkapan SLF kepada Sopo Haven Hotel, proses penghitungan sewa pemanfaatan BMD pada bangunan Apollo Jl. Pematang, pengajuan Keterangan Rencana Kota oleh pemilik Warkop Agam Jl. Sutomo, serta imbauan ketiga pembongkaran mandiri pada bangunan pedagang ayam di Jl. Rakutta Sembiring simpang Jl. Tangki).
Penataan PKL di sekitar Lapangan Haji Adam Malik dan Lapangan Merdeka mengacu pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, sedangkan pengenaan sewa jaringan utilitas/fiber optik mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Pada penutup nota jawabannya, Wali Kota Wesly Silalahi menyatakan bahwa apabila masih ada penjelasan yang belum sepenuhnya menjawab maksud DPRD, hal tersebut akan diberikan penjelasan yang memadai pada agenda rapat berikutnya. ( HN ).








