Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba, SH menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah (Pemko) Pematangsiantar dengan Kejari Pematangsiantar tentang Pemberian Bantuan Hukum/Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan berlangsung di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa ( 17 / 11 / 2026 ).
Wali Kota Wesly menyampaikan, dalam pelaksanaan tugas, jajaran Pemko Pematangsiantar mungkin akan menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN, baik di luar maupun di dalam pengadilan.
“Untuk itu perlu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara”, kata Wesly.
Menurut Wesly, kerja sama tersebut juga dapat memperkuat sinergi dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi antara Pemko Pematangsiantar dengan Kejari Pematangsiantar, terutama dalam bidang hukum perdata.
Wesly berharap, penandatanganan nota kesepakatan tersebut dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandangan terhadap upaya dan Langkah yang diperlukan dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN.
Lebih lanjut Wesly mengatakan, agar tujuan kerja sama dapat berjalan secara baik dan optimal, tentunya diperlukan komitmen semua pihak secara terintegrasi dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta transparan dalam mendukung Pembangunan di Kota Pematangsiantar.
Sementara itu, Kajari Pematangsiantar Erwin Purba menerangkan, nota kesepakatan sebelumnya telah berakhir Agustus 2026 lalu. Dan kali ini merupakan kesepakatn lanjutan.
Erwin mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan bermakna baik bagi Pemko dan Kejari Pematangsiantar. Pemko Pematangsiantar, katanya, telah menjadi mitra (klien formal) Kejari Pematangsiantar.
“Kami berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan masalah yang diserahkan Pemko Pematangsiantar kepada kami. Semoga hasilnya memuaskan”, kata Erwin.
Erwin menambahkan, kejaksaan akan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan TUN. Sehingga dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama negara dan pemerintah.
Namun, lanjutnya, kejaksaan tidak otomatis memberikan bantuan hukum. Sebab dibutuhkan surat kuasa khusus.
“Ke depan, diharapkan terjadi komunikasi yang transparan. Sehingga kejaksaan bisa mencarikan solusi terbaik. Selain bantuan hukum, kejaksaan juga memberikan pelayanan hukum kepada instansi terkait. Kami akan melaksanakan tugas dan misi dengan baik”, terangnya.
“Jangan ragu menyampaikan permasalahan hukum. Akan kami selesaikan dengan win win solution. Pemko Pematangsiantar tidak akan mengalami kerugian dan pihak lain juga tidak merasa dikalahkan”, tambahnya.
Erwin memberikan apresiasi kepada Pemko Pematangsiantar dan jajaran yang telah menjalankan dan menjalin kerja sama dengan Kejari Pematangsiantar.
“Ke depan, semoga kerja sama berjalan konsekuen, sehingga tujuan dapat terwujud sesuai keinginan”, tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Pematangsiantar Hendra TP Simamora, SSTP, MSi dalam laporannya menyampaikan, untuk menjaga kemungkinan Pemko Pematangsiantar menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN, baik di luar maupun di dalam pengadilan, maka perlu dijalin kerja sama dengan Kejari Pematangsiantar untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain.
Selain itu, kerja sama tersebut guna meningkatkan koordinasi antar instansi agar pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Serta sebagai penguatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), pendampingan dan pencegahan masalah hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pengamanan aset, dan kepentingan daerah.
“Sedangkan tujuannya untuk sinergi dalam pemberian bantuan hukum atau pelayanan hukum Pemerintah Kota Pematangsiantar”, “, sebut Hendra.
Dalam kesempatan tersebut, juga dijelaskan secara singkat tentang JPN oleh Kejari Pematangsiantar, diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Dr Muhammad Kenan Lubis, SH, MH.
Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemko dan Kejari Pematangsiantar oleh Wali Kota Wesly Silalahi dan Kajari Erwin Purba, dilakukan saling tukar cenderamata.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, pimpinan OPD, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pematangsiantar, dan jajaran Kejari Pematangsiantar. ( HN ).








