Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Fraksi Nurani Keadilan DPRD Kota Pematangsiantar menyuarakan sejumlah catatan kritis dan sorotan tajam terhadap Pengantar Nota Keuangan Walikota mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna-IX DPRD Kota Pematangsiantar pada Selasa, 10 November 2026.
Pernyataan resmi fraksi gabungan PKS dan Hanur tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi M. Tigor Harahap, Lc., Wakil Ketua Sabariah Harahap, S.Pd., Sekretaris Franz Theodore Sihaloho, A.Md., serta Anggota Andi Ka Prayogi Sinaga, S.E.
Pandangan Fraksi yang dibacakan Franz Theodore Sihaloho, menilai mekanisme pembahasan RAPBD T.A. 2027 di Kota Pematangsiantar tidak mengedepankan tahapan ideal sebagaimana diatur dalam PP No. 71/2010 dan Permendagri No. 21/2011. Tahapan awal penyampaian dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD dinilai tidak dilalui sebagaimana mestinya.
Pemerintah Kota Pematangsiantar mengusung tema pembangunan “Pemajuan Ekonomi Rakyat, Kreativitas Lokal dan Keunggulan Produk Daerah”. Adapun gambaran proyeksi anggaran yang disajikan Pendapatan Rp 971.963.461.907,00, Belanja Rp 995.963.461.907,00, defisit Rp 24.000.000.000, dan pembiayaan netto Rp 24.000.000.000,00 (Penerimaan SILPA Rp 30 Miliar minus Pengeluaran Rp 6 Miliar, SILPA Akhir: 0).
Fraksi mendesak Pemko untuk menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, retribusi, UMKM, dan pariwisata guna menutupi pengurangan dana transfer daerah. Fraksi juga mempertanyakan alasan pemerintah yang sejak awal merencanakan struktur anggaran defisit alih-alih mengupayakan kondisi riil atau surplus.
Fraksi mempermasalahkan fokus pembangunan yang dinilai cenderung berulang di pusat/inti kota—seperti perbaikan trotoar dan jalan yang masih layak—sementara wilayah pinggiran dan pemukiman warga terabaikan.
Beberapa aduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh OPD terkait Perbaikan drainase di sepanjang Jalan Pematang, Kelurahan Simalungun (Siantar Selatan) sekitar bendungan PT Pabrik Es yang menimbulkan bau dan potensi penyakit. Lalu, Perbaikan jalan dan jembatan di Sidomulyo (Simalungun), serta perbaikan di Gang Duku, Gang Belimbing, dan Gang Mangga di Kelurahan Simarimbun.
Menghadapi cuaca ekstrem yang memicu risiko banjir, longsor, dan masalah kualitas udara, Dinas Kesehatan diminta memberikan pelayanan optimal serta edukasi pendaftaran berobat secara daring (online).
Selain itu, fraksi menyoroti ketidakadilan penerangan jalan umum (PJU). Kawasan seperti Jalan Bola Kaki dinilai berlebihan (PJU terpasang tiap 5–10 meter), sedangkan daerah pinggiran seperti Jalan Rindung Gg. Bendungan (Tanjung Pinggir) gelap gulita sehingga rawan kejahatan.
Fraksi mendorong agar pembahasan Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perda tentang Toleransi Kehidupan Masyarakat segera diselesaikan.
Di samping itu, Pemko diminta memverifikasi besaran insentif/hak bagi guru ngaji, guru sekolah minggu, dan tenaga pendidik keagamaan non-formal lainnya, sekaligus memperbaiki fasilitas gedung sekolah minggu maupun madrasah yang tidak layak.
Walikota diminta menempatkan pejabat ASN secara profesional berdasarkan kapasitas tanpa membeda-bedakan latar belakang pendidikan (dikotomi). Fraksi meyakinkan Pemko untuk melakukan rasionalisasi belanja dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Fraksi Nurani Keadilan menegaskan agar Walikota Pematangsiantar dan OPD terkait memberikan jawaban yang tegas, lugas, serta konkret—bukan sekadar formalitas normatif—dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan Pokir DPRD demi kemajuan Kota Pematangsiantar. ( HN ).
