Pematangsiantar !!! Kompakonline.com – Fraksi Golkar Indonesia DPRD Kota Pematangsiantar memberikan sorotan tajam terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-IX DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).
Pemandangan umum Fraksi Golkar Indonesia tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Hj. Rini Annisa Silalahi, S.Si, menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting penyangga disiplin fiskal dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, seluruh tahapan penyusunannya harus taat pada asas serta regulasi yang berlaku.
Dalam naskah yang juga ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Alex Hendrik Damanik tersebut, Fraksi Golkar Indonesia mengingatkan regulasi pendukung pengelolaan keuangan daerah, di antaranya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Fraksi Golkar Indonesia juga merujuk pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2027 Pasal 4 huruf c.
Aturan tersebut menyebutkan secara jelas bahwa APBD wajib disusun berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
Fraksi Golkar Indonesia mengungkapkan fakta bahwa hingga Nota Keuangan diajukan, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 belum pernah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD Kota Pematangsiantar untuk menghasilkan Nota Kesepakatan Bersama.
”Sepanjang pengamatan dan catatan Fraksi Golkar Indonesia, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 belum pernah dibahas bersama antara Pemko dan DPRD untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama,” tegas Hj. Rini Annisa Silalahi saat membacakan pandangan fraksinya.
Atas dasar itu, Fraksi Golkar Indonesia mendesak Wali Kota Pematangsiantar untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai keabsahan dan kesesuaian prosedur pembentukan Ranperda APBD 2027 tersebut.
”Apakah mekanisme penyampaian dan pembahasan Ranperda tentang APBD T.A. 2027 yang dilaksanakan saat ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Kami meminta penjelasan dan tanggapan resmi dari Saudara Wali Kota,” pungkasnya.
Rapat Paripurna yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Forkopimda, para Pimpinan OPD, serta pimpinan BUMD Kota Pematangsiantar ini akan dilanjutkan dengan agenda jawaban atau tanggapan dari Wali Kota Pematangsiantar pada sesi persidangan berikutnya. ( HN ).
