Pematangsiantar !!! Kompakonline.com -Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn yang diwakili Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, secara resmi menyampaikan Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Nota tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar yang digelar pada Selasa ( 14 / 04 / 2026 ) di ruang rapat paripurna DPRD Pematangsiantar yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Ir. Daud Simanjuntak, MM di dampingi Frengki Boy Saragih, ST yang juga Wakil Ketua DPRD.
Dalam penyampaiannya, Herlina menjawab secara rinci berbagai tanggapan dari fraksi-fraksi dewan, mulai dari isu ekonomi, infrastruktur, hingga kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar.
- Capaian Indikator Makro : Pengangguran dan Kemiskinan Menurun
Menanggapi sorotan Fraksi Golkar dan Fraksi Nurani Keadilan, Herlina memaparkan bahwa kondisi ekonomi makro Pematangsiantar menunjukkan tren perbaikan. Angka pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 8% menjadi 7,74% pada tahun 2025. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang tercatat turun ke level 6,24%.
”Pemerintah Kota terus melakukan upaya terintegrasi. Bahkan, Pematangsiantar menjadi salah satu nominator regional Sumatera untuk kinerja penurunan tingkat pengangguran,” ujar Herlina di hadapan anggota dewan.
- Komitmen Perbaikan Layanan Publik dan RSUD
Terkait keluhan layanan publik yang dinilai kurang profesional, Herlina menegaskan bahwa Pemkot akan memperkuat Merit Sistem dalam penempatan pejabat. Monitoring dan evaluasi kinerja OPD akan dilakukan setiap bulan untuk memastikan target pelayanan masyarakat tercapai.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas, khususnya pembenahan RSUD dr. Djasamen Saragih.
Herlina menjelaskan bahwa fokus saat ini adalah renovasi ruang rawat inap demi memenuhi Standar Kelas Rawat Inap (KRIS) agar rumah sakit milik daerah tersebut kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
Optimalisasi PAD dan Tata Kelola Parkir
Menanggapi rendahnya realisasi retribusi daerah yang hanya mencapai 45,01%, Pemkot berencana melakukan terobosan dalam tata kelola parkir.
Berdasarkan rekomendasi DPRD, pengelolaan parkir akan mulai diarahkan menggunakan pola pihak ketiga melalui kajian matang dan regulasi yang sedang disusun.
Isu Strategis Lainnya
Selain masalah ekonomi, Herlina juga memaparkan beberapa poin penting lainnya :
Revitalisasi Pasar Horas: Pasca-kebakaran Gedung IV, Pemkot sedang menyiapkan kajian komprehensif untuk pembangunan kembali dengan mengakomodir aspirasi pedagang.
Pemberantasan Narkoba: Penyusunan Ranperda P4GN sedang difinalisasi untuk memperkuat pencegahan peredaran narkoba di kalangan ASN dan pelajar.
Kabel Fiber Optik: Pemerintah akan segera menertibkan pemasangan kabel fiber optik melalui produk hukum daerah untuk menjaga estetika kota.
Sidang paripurna ini diakhiri dengan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan visi pembangunan Pematangsiantar yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.
Selesai Paripurna Nota Jawaban Wali kota Pematangsiantar Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 terhadap pandangan semua fraksi yang ada di DPRD dilanjutkan dengan Pemilihan Panitia Khusus ( Pansus) DPRD Terhadap LKPJ Walikota Pematangsiantar TA 2025.
Adapun Nama – nama Pansus LKPJ Walikota Pematangsiantar TA 2025 : Ketua Alfonso Sinaga, Wakil Ketua Josua Ferarri Silalahi, anggota : Noel Lingga, Hendra Pardede, Metro Hutagaol, Sabariah Harahap, Aprial Ginting, Robin Manurung, Ilham Sinaga.
Turut Hadir Anggota DPRD Pematangsiantar, Plh Sekda Pematangsiantar, Staf Ahli Walikota Pematangsiantar, Para Asisten, Pimpinanan OPD dan para Camat. ( HN ).
