Simalungun !!!! Kompakonline.com -Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Simalungun, Edis Galingging, menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun, Senin ( 16 / 03 / 2026 ).
Menurut Edis Galingging, dugaan bahwa seorang pejabat aktif yang memegang jabatan strategis di pemerintahan daerah justru diduga menjadi pihak yang mengendalikan atau memiliki sejumlah dapur MBG merupakan persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Kami menerima berbagai informasi dari masyarakat bahwa Kepala Dinas Sosial Simalungun diduga memiliki dan mengelola beberapa dapur MBG di sejumlah kecamatan. Jika dugaan ini benar, maka hal ini sangat tidak etis dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan”, ujar Edis Galingging dalam keterangannya kepada media.
Ia menegaskan bahwa program MBG yang digagas pemerintah pusat sejatinya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Program tersebut tidak seharusnya dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Program MBG adalah program mulia untuk masyarakat. Jika ada pejabat yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan bisnis atau keuntungan pribadi, maka ini merupakan tindakan yang mencederai semangat program tersebut”, tegasnya.
Oleh karena itu, KNPI Simalungun mendesak Bupati Simalungun agar segera melakukan evaluasi serius terhadap Kepala Dinas Sosial Simalungun.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka langkah tegas berupa pencopotan dari jabatan dinilai perlu dilakukan demi menjaga integritas pemerintahan.
“Kami meminta Bupati Simalungun tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintah daerah, kami meminta agar Kepala Dinas Sosial segera dicopot dari jabatannya jika dugaan ini terbukti”, tambah Edis.
Selain itu, KNPI Simalungun juga mendorong aparat penegak hukum serta lembaga pengawas internal pemerintah untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan tersebut.
KNPI Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program pemerintah agar benar – benar berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan oleh oknum – oknum tertentu.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang menggunakan uang negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menjadi ladang bisnis bagi pejabat”, tutup Edis Galingging. ( HN ).
